Mendikbud Didesak Hapus UN
Koalisi Pendidikan mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Desakan ini dilatarbelakangi temuan kebocoran soal oleh divisi mobitoring pelayanan publik Indonesia Corruption Watch ((MPP-ICW) dan Koalisi Pendidikan di SMK Widuri Jakarta.
"Saatnya UN dihapuskan. Karena penerapan ujian nasional memicu
murid, kepala sekolah, dan guru berlaku curang," kata Lody Paat, praktisi
pendidikan yang tergabung dalam Koalisi Pendidikan di kantor ICW, Jakarta
Selatan, Jumat (24/5).
Menurutnya, ujian nasional bagi sebagian sekolah memiliki tingkat
kesulitan jauh lebih tinggi dari kemampuan mereka. Di lain pihak, sekolah dan
murid harus lulus UN. Jika tidak lulus, maka nama daerah, nama sekolah, dan
murid akan rusak di mata masyarakat.
"Publik juga akan mempertanyakan anggaran pendidikan jika hal ini
yang memicu kecurangan masal, terstruktur, dan sistemik. Buktinya seperti yang
terjadi pada SMK Widuri pada UN tahun 2013," kata Lody Paat.
Ditegaskannya lagi, bukti kecurangan sistemik UN adalah adanya kunci
jawaban yang dibuat dengan rapi untuk 20 tipe soal. Ini juga bukti perubahan
jumlah variasi soal dari lima jenis menjadi dua puluh jenis juga tidak
menghilangkan kecurangan UN.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment