Home Sejarah POLITIK KONFRONTASI INDONESIA TERHADAP MALAYSIA 1963-1966

POLITIK KONFRONTASI INDONESIA TERHADAP MALAYSIA 1963-1966

PENDAHULUAN

Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris; Sarawak dan Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia.

Rencana ini ditentang oleh Pemerintahan Indonesia; Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu.

Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) memberontak pada 8 Desember 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada 16 Desember, Komando Timur Jauh Inggris (British Far Eastern Command) mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi, dan pada 17 April 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir.

Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi, pada 16 September, sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan. Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar, tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai Persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris.

Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, ketika para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul Rahman—Perdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak. Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang berlangsung tanggal 17 September 1963, berlaku ketika para demonstran yang sedang memuncak marah terhadap Presiden Sukarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysiaan. Ini beriringan pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Selain itu pencerobohan sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase pada 12 April berikutnya.

Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesian yang menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia

Konfrontasi terhadap Pembentukan Negara Federasi Malaysia

Konfrontasi merupakan kebijakan politik pemerintah Indonesia terhadap penolakan rencana pembentukan negara federasi Malaysia yang diyakini Soekarno sebagai proyek new-imperialism. Konfrontasi sebagai aksi politik, hal tersebut diungkapkan oleh Menlu Subandrio secara resmi pada tanggal 20 Januari 1963. Dalam pengumuman tersebut, Subandrio mengatakan:

“presiden telah memutuskan bahwa mulai saat ini kita akan menjalan suatu politik konfrontasi terhadap Malaka (sebutan lain untuk Malaya). Hal ini tidak berarti bahwa kita akan berperang. Tidak harus demikian. Sayapun merasa memang sudah seharusnya kita melancarkan politik konfrontasi. Yang perlu disesalkan adalah politik konfrontasi semacam ini harus dilancarkan terhadap sebuah negeri Asia (Tenggara), negeri tetangga kita sendiri”

Konfrontasi berarti kondisi bermusuhan antara dua negara atau lebih karena tidak terakomodasinya perbedaan kepentingan di antara negara-negara tersebut. sebagai tujuan, konfrontasi merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan masing-masing negara. Sikap konfrontatif Indonesia menandakan buruknya hubungan Indonesia-Malaya dalam masalah pembentukan Negara Federasi Malaysia. Konfrontasi tidak selalu berupa kontak senjata. Kontak senjata dalam konfrontasi merupakan tahap lanjutan dari politik konfrontasi yang ekstrim. Tahap lanjutan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya sentiment anti Federasi-Malaysia yang mengarah pada kontak senjata dan ditandai dengan slogan “Ganyang Malaysia”.

Malaysia Sebelum Konfrontasi

Jauh sebelum konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia muncul, di Jazirah Malaya telah berdiri beberapa kesultanan yang dipengaruhi masuknya agama Islam pada abad ke 14,. Mereka bergabung dalam “Persekutuan Tanah Melayu” yang berada dibawah kekuasaan Inggris. Innggris mulai menguasai Malaya dengan perebutan Pulau Pinang dari Sultan Kedah, merebut Singapura dari Johor dan mengambil alih Malaka dari Belanda. Ketiga wilayah tersebut kemudian dihimpun dalam Strait Settlements (Wilayah Pemukiman Selat Malaka). Pengambilan Malaka lewat konvensi London yang disepakati pada tahun 1884,. Salah satu isi Konvensi London ialah ialah menukar jajahan Inggris di Bengkulu dengan jajahan Belanda di Malaka (Mangandaralam).

Kekuasaan Inggris semakin meluas tanpa halangan berarti. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang diserahkan dari kerajaan Siam tahun 1859 yang tergabung dalam :”Persekutauan Tanah Melayu” dan disusul dengan penyerahan Kedah, Perlis dan Trengganu pada rahun 1909 yang menolak untuk bergabung dengan persekutuan tanah Melayu, termasuk Johor. Di sebelah timur Inggris menguasai secara langsung Sabah dan Serawak yang terletak di Borneo sebelah utara, berbeda dengan wilayah kekuasaan Inggris di sekitar Selat Malaka yang para Sultannya tetap mempunyai kekuasaan langsung meskipun terbatas karena kebijakan yang dilakukan berada di bawah kontrol Ingris.

Pada masa pendudukan Jepang, pengaruh semangat Revolusi Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sedikit banyaknya mempengaruhi keinginan kesultanan-kesultanan Malaya untuk mencapai kemerdekaan.

Tatanan internasional yang terus berkembang dalam menyuarakan hak; termasuk hak untuk merdeka, menjadikan elit dan penduduk di kesultanan-kesultanan Malaya mencapai tingkat kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya perubahan politik yang lebih baik menurut pandangan mereka. Walaupun tidak dapat dipungkiri, terbentuknya Malaya didukung oleh Inggris. Posisi Inggris atas Malaka membentuk pola hubungan superioritas-inferior dalam artian “yang menguasai” dan “yang dikuasai” secara lebih kondusif dibandingkan apa yang terjadi pada Indonesia dibwawah kekuasaan Belanda.

Untuk mencapai kemerdekaan, awal 1956 dimulai pembicaraan antara wakil-wakil kesultanan Malaya. Perundingan mencapai kesepakatan bahwa pada agustus 1957 Malaya akan menjadi negara merdeka. Kesepakatan tersebut menjadi kennyataan, pada tanggal 31 Agustus proklamasi kemerdekaan Malaya diumumkan. Pemimpin Malaya pertama Tuanku Abdul Rahman, dengan sebutan Yang Dipertuan Agung.

Sikap konfrontasi tersebut belum nampak, kemerdekaan yang tanpa pengorbanan berarti tersebut mengundang kecurigaan Indonesia. Bahkan kecurigaan Indonesia, khususnya Soekarno bertambah buram ketika Indonesia dan Malaysia menyepakati suatu penandatanganan perjanjian perdamaian pada tahun 1959. perjanjian tersebut menjadi tanda ketidak beratan Indonesia atas “lahirnya” Malaya di tanah Melayu.

Politik Konfrontasi Indonesia

Konfrontasi menurut Ensiklopedia 1978 ialah suatu pola dalam hubungan internasional berupa konflik antara dua negara atau lebih mengennai masalah yang dipertentangkan. Segi-segi yang dapat dilihat dari konfrontasi; yaitu, tujuan dan kondisi. Dari segi kondisi, konfrontasi sebagai suasana dua negara atau lebih mempunyai kepentinngan yang berbeda dan tidak dapat diakomodasi. Sedangkan konfrontasi sebagai tujuan ialah suatu sarana untuk mencapai tujuan masing-masing negara.

Situasi kondusif masih terlihat pada bentuk Federasi Malaya yang kemegahan serta citra federasinya belum sebesar Malaysia namun telah menjadi tonggak bertranformasinya kawasan Malaka tersebut kedalam suatu negosiasi yang lebih serius, yaitu; pembentukan Negara Federasi Malaysia. Setelah Malaya merdeka, keinginan untuk federasi yang lebih besar tersebut muncul pada awal tahun 1960,. Rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia yang terdiri atas Persekutuan Malaya, Singapura, Serawak, Brunei dan Sabah.

Secara goegrafis, Malaya menginginkan Singapura masuk ke dalam federasi karena kota pulau tersebut dapat dijadikan pelabuhan setrategis. Penggabungan dengan Singapura banyak menuai kontra dari berbagai kalangan di Malaya atau Singapura itu sendiri, mengingat Singapura merupakan wilayah mayoritas etnis cina. Orang Melayu khawatir akan tergeser oleh etnis Cina, smentara pada waktu itu isu komunis masih merembak di kawasan Asia Tenggara. Sebagai solusi bagi orang Melayu di Malaya, Inggris menawarkan agar federasi juga mengikutsertakan koloni Inggris di utara Bornio, yaitu, Serawak, Sabah dan Brunei. Awalanya Indonesia tidak keberatan dengan rencana tersebut.

Situasi bermusuhan terlihat ketika secara resmi politik konfrontasi Indonesia terhadap rencana Federasi Malaysia diumumkan oleh Subandrio pada tanggal 20 Januari 1963. Tetapi benih konfrontasi terhadap rencana Federasi tersebut telah dimulai pada awal Desember 1962 ketika perlawanan Azhari yang dianggap perjuangan menentang kolonialisme oleh Soekarno pecah pada tanggal 8 Agustus 1962,. Maka ketika sentimen menentang Federasi Malaysia lewat dukungan Azhari muncul, dapat dijadikan acuan untuk melihat kasus tersebut dari tinjauan konffrontasi. Sentimen anti rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia oleh Indonesia yang beriringan dengan dukugan Indonesia terhadap perlawanan Azhari merupakan perbedaan pandangan politik anatara Indonesia dan Malaya.

Perubahan sikap Indonesia disambut “mendidih” oleh Tengku Abdul Rahman, maka saat itu Indonesia bermusuhan dengan Malaysia. Soekarno telah dianggap mencampuri urusan dalam negeri Malaya. Inggris melihat perubahan sikap Indonesia seagai awal dari kepercayaan diri ekspansionisme Soekarno terhadap wilayah-wilayah di sekitar Indonesia, seperti yang terjadi pada kasus Irian Barat.

Protes tidak hanya dilancarkan Indonesia, pada tanggal 22 Juli 1962 Presiden Fhilipina Macapagal menyatakan keberatan atas rencana Federasi Malaysia dan menuntut hak kedaulatan Sabah. Tuntutan tersebut didasarkan pada Kesultanan Sulu pimpinan Mohammad Jamalul Alam yang bersal dari Fhilipina menyewakan Sabah kepada Baron Von Overbeck dan Alfred Dent (atas nama Britis Nort Borneo Company) dengan sewa 5.000 dolar Malaya per tahun pada 22 Januari 1878,. Namun tuntutan tersebut mempunyai kelemahan, karena pada tahun 1885, Spanyol meruntuhkan Kesulatanan Sulu, kemudian melepaskan klaim atas Sabah pada protokol Madrid 1885,. Malaysia mengecam Fhlipina atas tuntutan tersebut.

Beberapa kali negosiasi antara Malaya, Indonesia dan Fhilipina dilakukan untuk meredam keadaan. Pada akhirnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Manila menghasilkan kesepakatan untuk menentukan nasib Sabah dan Serawak melalui jajak pendapat di bawah naungan PBB. Atas tekanan AS, Inggris menerima rencana jajak pendapat tersebut dan atas tekanan AS juga Inggris dengan “setengah hati” bersedia berkompromi dengan Indonesia dan Fhilipina. Pada pertengahan Agustus dikirimlah misi untuk melakukan jajak pendapat yang disebut “Misi Michelmore” tiba di Kalimantan dan bekerja sejak 26 Agustus 1963,. Nama Michelmore diambil dari ketua misi, yaitu, Michelmore, seorang diplomat AS.

Pada tanggal 14 September 1963 Sekjen PBB mengumumkan hasil jajak pendapat tersebut. Hasilnya, Sabah dan Serawak menginginkan bergabung bersama Federasi Malaya, kemudian U-Thant menyampaikan perlunya merumuskan kembali kapan pengumuman kemerdekaan Federasi Malaysia. Sebelum rumusan tersebut dihasilkan, telah berlangsung pertemuan antara wakil-wakil Malaya, Singapura, Serawak, Sabah dan Inggris (tanpa Brunei) di London tanggal 9 Juli 1963 dan memutuskan bahwa kemerdekaan Malaya akan dideklarasikan pada 31 Agustus 1963,. Pertemuan dan pengumuman pencapaian kesepakatan hari kemerdekaan Malaysia tersebut membuat Soekarno marah karena menganggap Malaya melanggar kesepakatan yang telah dicapai di Manila.

Keadaan bermusuhanpun menjadi semakin nyata ketika bersama Inggris mengumumkan hari kemerdekaan Negara Federasi Malaysia pada tanggal 16 November 1963,. Indonesia menganggap deklarasi tersebut tidak sah dan seharusnya dinegosiasikan terlebih dahulu seperti yang telah disampaikan oleh Sekjen PBB U Thant dua hari sebelumnya. Selain itu, Indonesia dan Fhilipina sebagai pengawas jajak pendapat merasa Inggris dan pihak Malaya sengaja mempersulit izin masuk ke Sabah dan Serawak sewaktu jajak pendapat dilaksanakan.

Konfrontasi yang dilancarkan Indonesia merupakan suatu aksi politik luar negeri yang diangkat ke permukaan atas nama tujuan politik tertentu. Untuk mendapatkan hasil dari politik luar negeri, diperlukan tindakan (action) untuk mencapai, baik pada masa konflik (interaksi konfrontatif) maupun pada masa damai (interaksi akomodatif). Tindakan-tindakan yang dimaksud yaitu; dukungan Indonesia terhadap perlawanan Azhari, pernyataan konfrontasi secara resmi, membuat kesepakatan lewat rentetan pertemuan dengan pihak yang bersebrangan maupun yang sepihak, sampai penolakan deklarasi kedaulatan Negara Federasi Malaysia.

Ganyang Malaysia

Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Tanggal 3 Mei 1963 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Sukarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) yang isinya:

Pertinggi ketahanan revolusi Indonesia
Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah, untuk menghancurkan Malaysia

Pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan meng-"ganyang Malaysia". Pada 16 Agustus, pasukan dari Rejimen Askar Melayu DiRaja berhadapan dengan lima puluh gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia.Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari.

Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. Dua hari kemudian para kerusuhan membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sepanjang perbatasan di Kalimantan, terjadi peperangan perbatasan; pasukan Indonesia dan pasukan tak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah, dengan tanpa hasil

Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan perang terhadap Malaysia (Operasi Dwikora). Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Kolaga dipimpin oleh Laksdya Udara Omar Dani sebagai Pangkolaga. Kolaga sendiri terdiri dari tiga Komando, yaitu Komando Tempur Satu (Kopurtu) berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 Batalyon TNI-AD, termasuk tiga Batalyon Para dan satu batalyon KKO. Komando ini sasaran operasinya Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris sebaga Pangkopur-I. Komando Tempur Dua (Kopurda) berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 Batalyon yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD. Komando ini dipimpin Brigjen Soepardjo sebagai Pangkopur-II. Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI-AL dan juga KKO. Komando ini dilengkapi dengan Brigade Pendarat dan beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur.

Di bulan Agustus, enam belas agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentera Laut DiRaja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentera Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service (SAS). Tercatat sekitar 2000 pasukan Indonesia tewas dan 200 pasukan Inggris/Australia (SAS) juga tewas setelah bertempur di belantara Kalimantan.

Pada 17 Agustus pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964 pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor-Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu DiRaja dan Selandia Baru dan menumpas juga Pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor.

Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Sukarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo) sebagai alternatif.Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing.

Pada Januari 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 Resimen Kerajaan Australia dan Resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar empat belas ribu pasukan Inggris dan Persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerang melalu perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia (dikenal sebagai Operasi Claret).

Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 28 Juni, mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Di Raja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan "Pengepungan 68 Hari" oleh warga Malaysia.

Akhir Konfrontasi

Menjelang akhir 1965, Jendral Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30S/PKI. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda.

Pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan dua hari kemudian.

KEPENTINGAN POLITIK KONFRONTASI DALAM DAN LUAR NEGERI

Politik luar negeri suatu negara mencerminkan kepentingan negara tersebut. Politik luar negeri dapat difahami sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa politik luar negeri erat kaitanya dengan kepentingan nasional suatu negara.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari dasar politik luar negerinya yang anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Sikap anti nekolim juga dapat dilihat dalam pidato Soekarno di depan forum PBB. Pidato itu berjudul ”membangun dunia kembali”, sebuah pidato yang kental akan politik ’’mercu-suar’’. Dari dasar politik luar negeri tersebut, ditambah beberapa faktor lain yang mendukung, membuat terciptanya sebuah pandangan kolektif bahwa pembentukan Negara Federasi Malaysia adalah proyek new imperialisme dan new kolonialisme (nekolim)

Kepentingan Dalam Negeri

Kepentiingan politik luar negeri pada saat Demokrasi Terpimpin dipengaruhi oleh permasalahan yang timbul di dalam negeri. Di antara permasalahan tersebut adalah masalah politik dan ekonomi. Situasi tersebut membuat Soekarno memposisikan diri sebagai unsur politik yang mendominasi meskipun penerapannya tidak terlepas dari pengaruh Angakatan Darat. Terkait kondisi Indonesia, demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus berubah sepanjang masa yang kacau dalam sejarah Indonesia.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia memperhatikan kepentingan nasional, tersmasuk masalah konfrontasi terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia. Dari sudut pandang kepentingan nasioanal Indonesia, dapat difahami alasan konfrontasi tersebut dilakukan. Keadaan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin membuat sebagian kepentingan dalam negeri dikaitkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia, misalnya; konfrontasi sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai alat ”pengalihan” keterpurukan ekonomi.

Sebelum demokrasi terpimpin, semangat nasionalisme Indonesia sangat lemah, yaitu kurun waktu 1950-1957,. Pada masa itu, Indonesia terpecah dan motto ”Bhineka Tunggal Ika” tidak diterapkan. Dengan munculnya konfrontasi, semangat persatuan tumbuh dengan mengatas namakan kepentingan nasional. Misalnya, unsur militer aindonesia yang awalnya sibuk dan membentang perbedaan pandangan mengenai kiblat revolusi serta pembangunan Indonesia, dengan adanya konfrontasi tersebut unsur militer bersatu bersama-sama mengharapkan kenaikan anggaran dan modernisasi alutsista militer agar dapat melawan gabungan militer Inggris, Malaysia, New Zeland, Australia dan AS.

Masalah pada saat demokrasi terpimpin selain perpecahan unsur politik dan militer adalah keterpurukan ekonomi. Berbagai kebijakan ekonomi dilakukan meskipun hasilnya jauh dari yang diharapkan. Pada akhir tahun 1961 sampai tahun 1964 perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan sampai hiper-inflash 100% pertahunnya. Konfrontasi dalam konteks perang juga merupakan kebijakan Soekarno selaku pimpinan tertinggi militer. Soekarno memandang negara yang masih dalam taraf membangun sebuah negara yang baru merdeka haruslah mengedepankan kebijakan politik dan pembangunan ekonomi bukanlah suatu bagian yang paling penting untuk proses national building.

Kepentingan Luar Negeri

Politik luar negeri terhadap Ferderasi Malaysia yang bersifat konfrontatif dapat dikaitkan dengan kepentingan luar negeri. Paling tidak beberapa kepentingan tersebut jika dipenuhi dengan serius akan membawa Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan di mata internasional. Cerminan hal tersebut dapat dilihat dari susesnya KAA yang pertama, dimana Indonesia mampu mengambil peranan penting dalam menguatkan unsur anti penjajahan antara negara-negara dunia ketiga di Asia dan Afrika. Federasi Malaysia salah satu momentum untuk menunjukkan beberapa kepentingan untuk diangkat. Adapun kepentingan tersebut adalah komitmen penentangan Indonesia terhadap new imperialisme, melawan kepungan secara geografis, dan yang tidak kalah penting adalah pengakuan dari internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai kekuatan baru yang diperhitungkan.

Kekuatan baru tersebut diwujudkan oleh Soekarno dalam konsep NEFOS sebagai kontra OLDEFOS. Soekarno membagi negara-negara di dunia ini menjadi kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit atau NEFOS (New Emerging Forces) dan kekuatan-kekuatan lama atau OLDEFOS (Old Emerging Forces). Penggambaran Soekarno tersebut merupakan reaksi terhadap atau protes atas kesenjangan negara-negara maju dari negara-negara yang baru merdeka yang berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Soekarno beranggapan bahwa NEFOS akan menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan.

PENUTUP

Politik luar negeri Indonesia terkait dengan rencana Malaya bersama Inggris ingin membentuk Negara Federasi Malaysia, yang mencakup Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei adalah menolak. Hal ini dapat diketahui dari pidato resmi Menlu Subandrio tanggal 20 Januari 1963 yang berisikan tentang pengambilan sikap konfrontatasi terhadap rencana tersebut. Dan dukungan Indonesia terhadap pembrontakan Azhari di Sabah dan Serawak.

Politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dilatar belakangi oleh kekhawatiran Soekarno terhadap kontrol Inggris di Asia Tenggara akan meluas jika Negara Federasi Malaysia terbentuk dan ini dapat mengancam keberlangsungan revolusi Indonesia. Selain itu Soekarno juga beranggapan Negara Federasi Malaysia adalah proyek new imperilsme dan new kolonialisme (Nekolim). Sedangkan sebab langsung konfrontasi dalam artian perang adalah pelanggaran Malaya terhadap hasil KTT Manila dan mengumumkan secara sepihak berdirinya Negara Federasi Malaysia.

Sumber:

http://id.shvoong.com

http://id.wikipedia.org

http://sejarahkita.blogspot.com

http://upi.ac.id